“Ini anak-anak. Mereka butuh kepastian dan kecepatan. Kalau prosedurnya berbelit, kasihan orang tuanya juga ikut panik,” tegas politisi dari partai Golkar itu.
Endah meminta manajemen RS KSH segera mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan gawat darurat, khususnya untuk kasus yang menyangkut anak-anak.
“Kami tidak menuduh, tapi kami ingin memastikan tidak ada lagi keterlambatan seperti ini. Nyawa anak tidak bisa ditawar,” katanya.
Selain itu, Komisi D juga mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Pati untuk melakukan audit terhadap kesiapan rumah sakit rujukan dalam menangani Kejadian Luar Biasa (KLB), termasuk kasus keracunan massal.
“Kita harus punya jalur cepat. Begitu ada laporan dugaan keracunan MBG, rumah sakit harus siaga. Tim medis, obat, dan ruang perawatan harus langsung standby,” jelasnya.
