“Oleh karena itu kami di DPRD akan berupaya untuk melakukan pendistribusian air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak,” tegasnya.
Hardi meminta BPBD dan Dinas Sosial segera memetakan desa-desa yang paling kritis. Pemetaan itu penting agar bantuan air bisa disalurkan tepat sasaran.
“Kami minta data yang akurat. Mana desa yang paling membutuhkan didahulukan. Jangan sampai ada yang terlewat,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah desa dan kecamatan proaktif melapor jika ada wilayah baru yang mengalami kekeringan. Koordinasi cepat diperlukan agar distribusi tidak terhambat.
Hardi menambahkan, bantuan air bersih sifatnya untuk penanganan darurat selama musim kemarau. Namun ke depan perlu ada solusi jangka panjang.
“Ke depan kita harus pikirkan infrastruktur seperti sumur bor dan embung desa. Supaya saat kemarau datang lagi, warga tidak terus-menerus kesulitan air,” pungkas Hardi.
