Komisi B Sebut Hasil Penilaian Kemenkeu Untuk Pemkab Pati Buruk, Ini Kata Bupati

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Sukarno
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Sukarno

Seperti Bupati Pati Pati, Lanjut Sukarno, untuk akhir masa jabatannya 22 Agustus 2022, paling tidak dalam kemanfaatan program yang disampaikan dalam visi misi saat akan mencalonkan diri paling tidak harus mendekati, dan sejauh ini dilihat masih ada yang belum tersampaikan atau dilaksanakan.

“WTP itu memang pertahun, tapi kalau dilihat dari kemanfaatan dalam penyerapan anggaran itu belum tercapai, maknaya penganggaran itu harus bisa berkelanjutan selama periode itu, dan bukti penilaian itu saya ada kok,”Sindir Sukarno.

Sementara dikutip dari salah satu media cetak, Bupati Pati Haryanto membantah adanya disclaimer dalam penilaian Kemenkeu. Menurutnya, Predikat WTP yang diperoleh merupakan opini tertinggi atas hasil audit laporan keuangan daerah yang sudah diraih oleh Pemkab Pati selama 7 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2015, sementara untuk nilai C dan D juga tidak ada. Predikat WTP yang diperoleh merupakan yang terbaik tahun 2022.

“Tahun ini kita mendapat WTP terbaik, dan tidak ada disclaimer, justru tahun ini bagus, sebab ada pencapaian penghargaan WTP,”Cetusnya.
(Ws:01/RedZ1)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *