Ironisnya, Kepala Dinas Sosial P2A PMD selaku pengguna dan penanggungjawab anggaran ketika hendak diklarifikasi justru terkesan takut dan memilih untuk menghindar.
“Setiap anggota saya datang ke kantor untuk klarifikasi, Kepala Dinas katanya sedang tidak ada di kantor. Tapi kemarin dia sempat membalas pesan Whatsapp ke anggota saya, katanya tidak ada pengurangan KPM, yang ada perubahan 3000 KPM beralih menjadi penerima bantuan BPNT Kementrian Sosial (Kemensos).”Imbuhnya.
Dengan adanya Eko Julianto Kepala Dinas Sosial P2A PMD yang menghindar saat hendak diklarifikasi, LSM BPPI langsung mengadukan persoalan pengadaan dan penyaluran BPNTD kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tuban.
“3000 KPM BPNTD berubah menjadi KPM BPNT tapi tidak pernah ada sosialisasi ke publik. Artinya pihak dinas diduga telah menyembunyikan Anggaran untuk rakyat miskin senilai Rp 1.650.000.000, dengan estimasi perhitungan, 3000 KPM x 5 bulan x Rp. 110.000 (per paket ) = Rp. 1.650.000.000 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).” jelasnya.
Sementara itu, hingga berita mengenai dugaan ajang bisnis dalam proses pengadaan dan penyaluran progam beras BPNTD ini dipublikasikan, Kepala Dinas Sosial P2A PMD Kabupaten Tuban belum dapat memberikan keterangan dengan alasan sedang rapat koordinasi di luar kota.
Penulis : Ari Wibowo
