Menurutnya, Untuk hak dan kewenangan desa itu diambil oleh Supradesa, misalnya dana desa yang digunakan untuk penanganan covid, itu sudah di tag untuk BLT, termasuk ketahanan pangan, dan stunting, sehingga itu dianggap tidak tepat.
“Ini merupakan rangkaian panjang para Kades yang tergabung dalam KIB, dan beberapa kali kita melaksanakan FGD, pertama di Magelang, Sukoharjo, Salatiga, Klaten, dan ke 5 di Pati, dan rencana 2-3 hari akan dilaksanakan di Karanganyar,”Katanya.
Dalam pertemuan yang digelar di rumah makan Sapto Renggo Pati, dihadiri puluhan Kades, Anggota DPR RI Komisi 5 Sudewo, dan salah satu akademisi yakni doktor Sutoro Eko, dan beberapa anggota DPR RI serta para Kades di wilayah Jawa Tengah melalui zoom.
“Aksi rencana akan dilaksanakan pada 17 Januari 2023, di Komplek Senayan, dan Desa yang dilibatkan dari Jawa tengah seluruhnya berangkat, Jawa barat yang sudah konfirmasi ada 16 Kabupaten, Jawa timur seluruhnya, luar Jawa, bahkan dari toga Samosir juga akan ikut berangkat,”Tandasnya.
(Lot:Ws/Z1)
