“Nah syarat-syarat itu yang akan di revieu apakah syarat ketepenuhan itu menjadi fakta dilapangan atau sebaliknya.” Jelasnya.
Politisi partai Hanura bilang kedepan, DPRD Halmahera Utara memberikan solusi kepada Pemkab. Terutama PUPR yang banyak mengelola proyek fisik, dan dinas lainnya agar persoalan yang sama tidak terulang lagi.
“Jadi Pokja harus selektif dan obyektif dalam memilih kontraktor. Mereka harus punya komitmen untuk membangun. Punya tanggung jawab bekerja. Tidak asal jadi. Ini harus ditekankan ke depan,” sarannya.
Dia berharap pemerintah daerah ada punya standar penilaian dan tegas memberikan hukuman kepada rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan proyek. “Perusahaan di-blacklist, tentu sudah melanggar aturan,” pungkasnya (Man-02).
