Diakui, Untuk zona yang akan ditetapkan sangat memberatkan bagi para nelayan. Sebab para nelayan nantinya tidak bisa pulang atau menjual ikan di pelabuhan pangkalan.
“Kami sangat keberatan dengan aturan yang dibuat, termasuk soal kapal-kapal nelayan yang tidak boleh lagi alih muatan di laut, Nelayan ini kan tidak lari ke luar negeri, dan kapal-kapal ini juga hanya didaratkan didalam negeri, jadi tidak seharusnya dibuat aturan yang memberatkan nelayan,”Kesalnya.
Dikatakan, PP 11 ini untuk aturan teknisnya belum selesai, dan saat ini sedang dibahas, namun KKP sudah seperti mendahului, sementara untuk perijinan kapal baru sudah ditutup, sehingga itu akan jadi masalah.
“Para nelayan meminta agar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) antara 712 dan 713 dalam aktivitasnya berdampingan, dan yang jadi Kendala lagi adalah denda administrasi yang terlalu tinggi sampai 1000% perkaliannya hingga penghentian perizinan, itu sangat memberatkan para nelayan,”Cetusnya.
“Kita akan gelar aksi, agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah khususnya KKP berpihak pada nelayan dalam negeri, karena yang menjadi kekawatiran adanya pemodal asing yang membeli kuota, sehingga untuk para nelayan lokal tidak akan mendapatkan lagi.”Tambahnya.
(Lot-Ws/Z1)
