Pangandaran, zonasatu.net || Ketua Barisan Muda Nelayan (BMN) Mukit mengeluhkan kebijakan Pemerintah pusat melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dinilai belum pernah berpihak.
Hal itu disampaikan Mukit kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhan) Prabowo saat kunjungannya ke Pangandaran pada Rabu (11/10/2023).
Menurutnya, KKP yang dianggap sebagai orang tua dan sesepuh serta sebagai pelindung para nelayan, ternyata selama ini tidak pro dengan para nelayan.
“Para nelayan selama ini seperti diperas, dimana para nelayan dari dulu selalu membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per produksi sebelum kerja. Tapi ketika mendapatkan hasil yang sedikit karena faktor alam, KKP tidak pernah percaya,”katanya.
Pihak KKP, Lanjut Dia, memaksa para nelayan untuk menambahi laporan hasil penangkapan ikan. Apabila itu tidak dilakukan, maka para nelayan ini akan dipersulit dalam pengurusan perijinan dokumen kapal.
“KKP tidak pernah percaya pada para nelayan, kami ini seperti punya rentenir, sebab siang sampai malam kami ditagih, dan petugas KKP ini seperti debt kolektor,”sesalnya.
Mukit yang juga sebagai perwakilan nelayan pantura itu mengaku bingung untuk menyampaikan keluhan para nelayan ini kemana lagi. Pasalnya, ketika hal itu akan disampaikan ke KKP tidak direspon.
