“Kami berharap Pemda Morotai profesional dalam menangani nasib para honorer K2 dan non ASN ini, jangan karena faktor Pilkada, kami menjadi korban,”pungkas mereka para Eks THK2.
Menanggapi hal itu Kabag BKD Morotai, Musriyana Nabiu, membantah adanya intervensi politik dalam proses seleksi PPPK.
Ia menegaskan bahwa pihaknya bekerja sesuai regulasi yang berlaku, yaitu memprioritaskan kategori dua dan non-ASN yang telah lama bekerja.
Namun, terkait dugaan pemaksaan pilihan calon Bupati, Musriana mengaku tidak mengetahui.Ia menyebut, Kasus yang terjadi di Morotai ini mengungkap sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan seleksi PPPK
Pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi para honorer yang telah lama mengabdi.
Namun, di sisi lain, adanya dugaan intervensi politik dan birokrasi yang berbelit-belit menghambat proses tersebut.
“Nasib para honorer di Morotai menjadi sorotan. Mereka yang telah memberikan dedikasinya untuk daerah justru dihadapkan pada berbagai rintangan,”ungkapnya
Pemerintah daerah, Lanjut Dia, Perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan bahwa proses seleksi PPPK berjalan transparan dan bebas dari intervensi pihak manapun.
Diketahui, Berdasarkan informasi bahwa ada tekanan dari beberapa pimpinan OPD yang meminta para honorer untuk memilih pasangan calon Bupati tertentu sebagai syarat mengikuti tes PPPK.
Bahkan, diduga Dinas Keuangan dan beberapa OPD lainnya merasa keberatan dengan beban gaji tambahan jika para honorer K2 ini lolos.
Padahal, pengangkatan PPPK sepenuhnya dibiayai oleh APBN, tidak dari anggaran daerah
