“Mereka telah menyampaikan untuk menyelesaikan hutang ke daerah, tapi tak kunjung dilakukan. Kami di kabupaten merasa dirugikan,”kesalnya
Dikatakan Mahmud, kondisi keuangan Pemda Halmahera Utara saat ini tidak berjalan dengan baik
Olehnya itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus bertanggung jawab.
“Provinsi harus bertanggung jawab, karena telah terjadi kerusakan dalam perencanaan keuangan, harusnya Pemprov itu mengayomi, bukan malah merusak,”cetus Mahmut
Dalam pengelolaan keuangan di daerah, Lanjut Dia, Pemprov harusnya melakukan pembinaan karena bagian perpanjangan tangan dari pemerintah Pusat.
“Kalau seperti ini, maka Kami melihat, justru pemprov malah mengabaikan,”tuturnya
“Tiap tahun terjadi seperti ini. Mereka bisa selesaikan hutang pihak ketiga, tetapi hutang ke daerah dalam bentuk DBH tidak dilakukan. Padahal ini kewajiban mereka, tapi tidak dilakukan. Kami hanya dijanjikan tetapi sebatas surga telinga,”sesalnya
