Di tempat yang sama, Teguh Istiyanto mengatakan kehadiran AMPB di Pendopo Pati memang atas undangan Plt Bupati.
Ia menyebut ada empat tuntutan yang disampaikan:
1. Pembatalan pajak UMKM
2. Keterbukaan data PAD tahun 2024, 2025, dan 2026
3. Evaluasi tunjangan OPD dan anggota dewan
4. Evaluasi tunjangan lembaga lainnya
“Pak Candra sudah sepakat untuk membatalkan pajak dan akan membuat surat ke DPRD. Kami minta DPRD menggelar sidang paripurna untuk membatalkan pajak UMKM,” ujar Teguh.
Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Candra membenarkan kesepakatan pembatalan rencana kenaikan pajak sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024.
Ia akan bersurat ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD untuk membatalkan propemperda.[Bapemperda]
“Jadi yang kita batalkan propemperdanya. Soal kenaikan pajak ini tergantung masyarakat, kalau tidak memungkinkan untuk dibahas atau dilaksanakan, maka akan dibatalkan,” kata Candra.
