Pihak kelompok mengklaim tambahan itu berasal dari uang internal kelompok.“Ini yang kami soroti. Ada penerima yang bantuannya bertambah setelah disalurkan. Katanya dari uang kelompok sendiri. Hal seperti ini harus dijelaskan gamblang biar nggak jadi prasangka,” tegasnya.
Untuk mengurai polemik, DPRD meminta BPBD dan Dinas Pertanian memfasilitasi pertemuan terbuka di Kecamatan Kayen. Semua calon penerima diundang untuk mencocokkan bantuan yang diterima dengan SK Bupati.
“Supaya jelas dan nggak ada salah paham. Semua penerima dicek satu-satu. Kalau ada yang kurang, haknya harus dikembalikan. Kalau sudah sesuai, persoalan selesai,” ujar Ali.
DPRD menegaskan fungsi pengawasan akan dijalankan sampai persoalan ini tuntas dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
