“Ini bukan hanya tidak menghargai, tapi mengkhianati aspirasi dari desa. Kalau berhalangan kan bisa diwakilkan, jangan malah dibiarkan kosong. Biar Pati kondusif, jangan dirusak oleh ulah camat yang tak hadir,” cecarnya.
Mulyono juga menyentil fungsi camat sebagai pembina kades. Bagaimana mungkin kades bisa dibina dengan baik jika pembinanya sendiri menunjukkan sikap tidak disiplin dan tidak tauladan.
“Camat punya fungsi membina kades, kalau yang membina seperti itu bagaimana? Kecuali mereka tak hadir karena sakit atau ada tugas yang tak bisa ditinggalkan,” ujarnya. Ia mendesak Plt Bupati untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas.
Senada juga dilontarkan Kades Sampok Warsito. Ia menegaskan, sorotan tidak hanya untuk camat dan OPD, tapi juga untuk anggota DPRD yang bolos. Semua harus dipertegas dan dipublikasikan ke masyarakat.
“Ini muncul dari keluhan para kades yang melihat di medsos adanya para camat yang tak hadir saat paripurna penting. Kalau camat tak hadir tentunya ada hal yang tidak beres,” ujar Warsito.
Bahkan, kedua kades ini mengaku siap menerima risiko paling berat sekalipun demi menegakkan marwah pemerintahan desa.
“Apabila dari camat dan kepala OPD tak terima dengan sikap kami berdua, kami siap dipecat karena kami tidak ingin punya pemimpin seperti itu. Camat itu harus bisa jadi suri tauladan dan contoh, bukan malah jadi contoh buruk,” pungkas Warsito.
