“Para nelayan ini juga mendesak kepada DPR RI, untuk bisa berkoordinasi dengan KKP soal difising ground, karena jika itu dijalankan maka KKP harus mempersiapkan fasilitas di pelabuhan pangkalan, dan menjamin ada yang bisa membeli ikan,”Pintanya.
Pria yang saat ini digadang-gadang sebagai perwakilan nelayan dan masyarakat ini agar bisa maju di kursi DPRD Kabupaten Pati juga meminta kepada KKP agar bisa memberikan kesejahteraan kepada nelayan kecil untuk bisa diberikan VMS dan memberikan kelonggaran atau fleksibel kepada nelayan untuk bisa menangkap ikan di WPPP 711, 712, 713 sesuai musim ikan.
“Kita harapkan ini agar revisi aturan yang tumpang tindih karena adanya aturan pusat yang kalah dengan kearifan lokal, selain itu kami meminta untuk penyederhanaan dokumen yang dibawa kapal”Paparnya.
“Kami juga meminta kepada komisi IV bisa memfasilitasi untuk audensi dengan KKP dan Presiden, agar apa yang menjadi keluhan kami bisa disampaikan, karena memang aturan yang dibuat saat ini sangat merugikan para nelayan,”Timpalnya.
Menanggapi hal itu, Mukit menegaskan bahwa Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budi Satrio Djiwandono saat RDP bersama para nelayan mengaku akan menyampaikan permasalahan yang dialami para nelayan dirapat kerja dengan KKP pada 7 juli 2023.
“Semua permasalahan yang disampaikan teman-teman nelayan itu nanti katanya akan segera dibahas dan mengundang nelayan agar bisa ikut hadr dirapat kerja dengan KKP, dan nanti kita akan mencari formula regulasi yang sesuai untuk nelayan.”Jelasnya.
(Red/Z1)
