Kelima, memastikan pencapaian pelaksanaan Posyandu disetiap desa 100 persen.
Keenam, melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap kegiatan pelaksanaan stunting.
Ketujuh, melibatkan peran multi sektor termasuk non pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting,
Ditempat yang sama,, Pj Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara Burnawan menyampaikan bahwa stunting merupakan permasalahan serius yang dapat berdampak jangka panjang bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak kita di Kabupaten Pulau Morotai.
“Karena berdasarkan survei status gizi indonesia (SSGI) yang dilakukan secara nasional bahwa angka prevalensi stunting saat ini tercatat sebesar 11,7%. angka ini lebih rendah dari beberapa kabupaten lain di Maluku Utara, namun masih perlu terus kita upayakan agar dapat ditekan lebih rendah lagi, mendekati target nasional,” Ungkap Burnawan dalam sambutannya.
Olehnya itu, ia berharap melalui kegiatan rembuk ini, semua dapat memperkuat komitmen serta langkah-langkah kolaboratif dalam menurunkan angka stunting di Pulau Morotai.
“Maka dalam upaya tersebut, diperlukan sinergi yang baik antar sektor, mulai dari dinas kesehatan, pendidikan, sosial, hingga pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat.”ucapnya
“Perlu ada peningkatkan edukasi kesehatan gizi bagi masyarakat dengan pemahaman dan berkesinambungan. Kemudian, memberikan penyuluhan yang agar masyarakat menyadari pentingnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan anak,”katanya
Selain itu, Kata Burnawan bahwa Posyandu dan Puskesmas di setiap desa harus lebih maksimal dalam pelayanan kesehatan dan gizi untuk memantau tumbuh kembang anak. sanitasi dan ketersediaan air bersih harus terus diperhatikan agar tidak ada lagi faktor- faktor yang menghambat perkembangan kesehatan anak-anak kita.
“Untuk itu, kepada seluruh lintas sektor, mari kita bersama-sama menjadikan penanganan stunting ini sebagai tanggung jawab bersama, karena masa depan kabupaten pulau morotai ada di tangan anak-anak kita saat ini,” tandasnya
