MOROTAI, zonasatu.net || Akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai kembali mempertanyakan soal fungsi dan tugas DPRD Morotai
Pasalnya, Ditengah harapan masyarakat, DPRD terkesan sibuk membangun panggung perlawanan politik
Bukan terhadap ketidakadilan atau ketimpangan pelayanan publik, tapi terhadap langkah-langkah Bupati dalam menertibkan sistem pemerintahan daerah.
“Ini bukan hanya aneh, tapi juga mencerminkan kaburnya batas antara fungsi kontrol dan kecenderungan intervensi,”kata Risaldi Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada awak media, Rabu (25/6/2025).
Dosen lulusan Universitas Sam Ratulangi ini juga mengkritik bahwa DPRD terhadap kebijakan mutasi ASN, memperlihatkan lembaga ini lebih sibuk menyoal kewenangan yang bukan ranahnya, ketimbang menyumbang solusi bagi pelayanan publik.
Padahal mutasi adalah hak prerogatif kepala daerah, dan dilakukan bukan tanpa dasar.
Melalui mutasi itulah, bupati berupaya membentuk birokrasi yang lebih mampu mengartikulasikan visi dan program kerja kepala daerah.
Mutasi juga merupakan bagian dari upaya pemerataan aparatur sipil negara ke wilayah-wilayah yang selama ini kekurangan tenaga pelayanan, terutama di pelosok-pelosok yang nyaris tak terjamah
Ia mempertanyakan mengapa DPRD gelisah? Mengapa mutasi ASN dipersoalkan seolah-olah itu perbuatan zalim, padahal justru bagian dari perbaikan sistem kerja birokrasi? tanya Risaldi
