Ketika Bupati mengambil langkah tegas terhadap kepala desa yang terindikasi pelanggaran, DPRD tampil seolah-olah sebagai pelindung.
Kini ketika mutasi dilakukan demi pemerataan dan optimalisasi pelayanan publik, mereka kembali bersuara keras.
Sayangnya, suara itu terdengar lebih sebagai riak kepanikan politis, bukan sebagai aspirasi logis
Dengan demikian, Ia menilai bahwa komunikasi politik DPRD Morotai kian hari kian tumpul.
Mereka gagal memahami bahwa dalam politik pemerintahan, seni utama bukan menabrak kewenangan, tetapi menyalurkan kritik pada ruang yang tepat dan pada waktu yang produktif.
“Jika DPRD terus-menerus menyasar kebijakan eksekutif hanya karena tidak sejalan dengan kepentingan politik tertentu, maka lembaga ini bukan lagi representasi rakyat, melainkan cerminan resistensi terhadap perubahan,” Ucapnya
Oleh karena itu, tak berlebihan jika rakyat mulai mempertanyakan: Untuk apa anggaran besar digelontorkan tiap tahun kepada lembaga yang gagal menjalankan fungsi representasi dengan bijak?
Bila kontribusi politik hanya menjadi alat tawar-menawar dan blokade atas langkah progresif, maka pemangkasan anggaran menjadi konsekuensi moral yang wajar.
Olehnya itu, Ia menegaskan bahwa DPRD harus sadar rakyat menilai. Dan bila terus memilih berpihak pada kepentingan politik jangka pendek, maka rakyat pun berhak memilih untuk tidak lagi percaya
