MOROTAI, zonasatu.net || Akademisi Universitas Pasifik Morotai mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk segera memangkas anggaran perjalanan dinas DPRD Morotai yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi kepentingan rakyat.
Desakan ini muncul setelah publik menilai bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan luar daerah para anggota DPRD Morotai selama ini justru tidak sebanding dengan hasil yang dibawa pulang.
Banyak perjalanan dinas yang dilaksanakan selama ini, namun minim laporan yang transparan dan nyaris tidak ada rekomendasi kebijakan yang mendorong perbaikan layanan publik atau pembangunan daerah Morotai.
“Kami menilai perjalanan dinas DPRD Morotai saat ini lebih banyak bersifat formalitas dan cenderung menguras APBD tanpa hasil nyata. Jika tidak ada nilai strategis yang kembali ke masyarakat, maka anggaran seperti ini lebih baik dipangkas dan dialihkan ke sektor prioritas lain seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi petani dan nelayan,” ujar Risaldi Dosen Fisip Unipas kepada awak media, Selasa (24/6/2025)
Bupati Pulau Morotai diminta untuk mengambil sikap tegas dalam pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan pro-rakyat.
Apalagi, kondisi fiskal daerah yang belum stabil dan tingginya beban belanja rutin pemerintah daerah menuntut kebijakan anggaran yang selektif dan berbasis output kinerja.
“Jika perjalanan dinas tidak menghasilkan perbaikan kebijakan, tidak ada laporan hasil kunjungan, dan tidak ada program lanjutan, maka itu hanya pemborosan yang menyakiti rakyat kecil,” tambahnya.
Desakan ini juga didasari oleh hasil pantauan media sosial dan aktivitas publik para anggota DPRD yang dinilai lebih banyak menampilkan kegiatan non-substansial selama berada di luar daerah.
“Kita menyayangkan bahwa momentum kunjungan kerja ke luar daerah lebih banyak diisi dengan aktivitas seremonial dan konten medsos pribadi yang tidak relevan dengan fungsi representasi perwakilan rakyat maupun legislasi,” tegasnya
Sebagai pemegang kendali utama anggaran, Bupati diminta menggunakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah secara bijak dan berani, termasuk dengan memangkas pos belanja perjalanan dinas DPRD Morotai yang dinilai tidak produktif.
