HALUT, zonasatu.net || Ketua KNPI Halmahera Utara yang juga dikenal sebagai Presiden Pemuda Halmahera Utara, Devid Marthin, angkat bicara terkait polemik antara Aliansi Gempur Kao, DPRD Halmahera Utara, dan PT Nusa Halmahera Minerals atau NHM.
Suami legislator PSI Priska Tadjibu ini menilai seluruh pihak harus menyikapi persoalan tersebut secara jernih, proporsional, dan berdasarkan fakta. Menurutnya, masyarakat tidak boleh dipaksa memilih antara membela rakyat atau mendukung investasi.
“NHM adalah bagian penting dari perjalanan ekonomi Halmahera Utara. Kontribusinya pada investasi, tenaga kerja, program sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat patut diapresiasi,” ujar tokoh muda yang akrab disapa “DM” ini.
Namun, DM menegaskan bahwa apresiasi tersebut tidak boleh berubah menjadi kekebalan dari kritik. Ia menilai investasi harus berjalan beriringan dengan transparansi, kepatuhan terhadap aturan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
Berbagai informasi yang beredar mengenai persoalan pekerja, vendor, PPM, hingga hubungan perusahaan dengan masyarakat, menurut DM, harus diverifikasi secara terbuka. Sebab saat ini terdapat perbedaan narasi antara pihak yang menyebut kewajiban berjalan normal dengan pihak yang menyampaikan adanya persoalan hak.
“Kalau informasinya berbeda, jangan perang opini. Buka datanya, periksa bersama, dan selesaikan. Jika ada kewajiban yang belum ditunaikan, segera selesaikan. Jika tudingan tidak benar, buktikan secara terbuka. Jangan biarkan masyarakat hidup dalam spekulasi,” tegasnya.
DM juga menyoroti sikap DPRD Halmahera Utara yang mempertimbangkan untuk tidak lagi memfasilitasi Aliansi Gempur Kao setelah kelompok tersebut meninggalkan forum RDP sebelum agenda selesai.
Ia menilai tindakan walk out memang dapat dikritik dari sisi etika. Namun hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi lembaga legislatif untuk menutup akses penyampaian aspirasi rakyat.
“DPRD berhak menegur jika peserta RDP tidak menghormati forum. Tetapi jangan kemudian rakyat di-blacklist. DPRD bukan pemilik pintu aspirasi. DPRD adalah lembaga yang mandatnya berasal dari rakyat,” katanya.
DM bahkan mempertanyakan konsistensi DPRD dalam menerapkan prinsip penghormatan terhadap forum. Ia meminta standar yang sama diterapkan kepada semua pihak, termasuk perusahaan.
