“Temuan itu meliputi beberapa jenis, terkait keuangan, kepegawaian maupun soal aset, dan kalau ada pengembalian maka harus ada efek jera, agar itu tidak terulang lagi,”Paparnya.
Agus juga menyebut untuk tahun 2023 ini ada 2 metode, yakni 200 desa akan dilakukan pemeriksaan reguler dan 200 desa lagi akan di monitoring.
“Saat pemeriksaan kalau memang itu tidak ada temuan, ya kita sampaikan, tidak harus kita mencari kesalahan, dan untuk pembinaan ada beberapa institusi yang saling bebarengan untuk menjaga desa itu,”Cetusnya.
“Kegiatan ini dinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah untuk meminta langsung kepada KPK, untuk melaksanakan kegiatan ini,”Tambahnya.
Diketahui, Dalam acara Bimteks Desa Anti Korupsi di Desa Kutoharjo itu dihadiri Direktorat KPK Frismount Wongso, Pj Bupati Pati, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, Kepala Inspektorat, dan perwakilan dari 20 Desa di Pati.
(Lot-Ws/Z1)
