MOROTAI, zonasatu.net || Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah (MUSDA) Ke-V KNPI Pulau Morotai, dinilai tidak transparan soal anggaran kegiatan.
Pasalnya, dalam pelaksanaan Musda yang berlangsung di Gedung Pertemuan Kantor DPRD Morotai pada, Kamis (19/6/2025) malam. Ketua Panitia Ikfan Pina tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dalam kegiatan
Hal itu menimbulkan pertanyaan bagi sejumlah pemuda di Pulau Morotai. Mereka menyebut bahwa Panitia Pelaksana Musda tak terbuka soal dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
“Kami ini bingung dengan kegiatan Musda tadi malam, kenapa ketua panitia tidak menyampaikan LPJ dalam kegiatan itu,”ujar salah satu Pemuda yang tidak menyebutkan namanya kepada media ini, Jum’at (20/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa, pihak Panitia Pelaksana harusnya bisa terbuka dan transparansi soal anggaran pelaksanaan Musda KNPI.
Sebab, hal itu sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan organisasi
Secara khusus, Ia menambahkan bahwa aturan mengenai transparansi anggaran Musda KNPI dapat ditemukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI.
“Dalam AD/ART itu mengatur tentang penyusunan anggaran kegiatan Musda, termasuk sumber pendanaan, alokasi, dan penggunaannya, dan itu harus disampaikan secara terbuka,”katanya
Pihak Panitia, harus bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang didapatkan pada saat kegiatan berlangsung.
Disebutkan dalam AD/ART mengatur tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran Musda, yang biasanya disampaikan dalam bentuk LPJ yang harus disahkan dalam forum Musda
Selain itu, dalam AD/ART juga memuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Musda, baik oleh internal organisasi maupun pihak eksternal.
Belum lagi, dalam Peraturan perundang-undangan Dana Hibah, jika Musda itu didanai melalui dana hibah, maka peraturan perundang-undangan itu akan berlaku terkait pengelolaan dana hibah dari pemerintah, seperti Permendagri.
Untuk itu, transparansi anggaran dalam pelaksanaan Musda KNPI sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuan organisasi dan aspirasi anggota KNPI.
“Dengan transparansi, Musda KNPI dapat terlaksana dengan baik, menghasilkan keputusan yang legitimate dan dapat dipertanggungjawabkan,”tandasnya
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Ikfan Pina saat dikonfirmasi mengaku bingung karena tidak di persilahkan oleh MC untuk menyampaikan LPJ pada saat pelaksanaan Musda semalam.
