Ia juga menjelaskan bahwa DPRD meminta Kesra memperhatikan desa-desa dengan jumlah penduduk besar yang hanya memiliki satu atau dua pangkalan mitan.
“Desa yang penduduknya padat tapi hanya ada sedikit pangkalan akan kami evaluasi agar dapat ditambah,” lanjut Taufik.
Taufik menambahkan bahwa penyaluran mitan dari agen ke pangkalan tetap mengacu pada nama-nama yang telah ditetapkan melalui SK. Ke depan, Bagian Kesra juga akan rutin melakukan monitoring.
“Jika ditemukan pangkalan baru yang melanggar ketentuan penyaluran mitan bersubsidi, maka izinnya akan dicabut,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Halut, Fahmi Musa, memberikan apresiasi kepada Pemda atas sinergi yang terjalin.
“Kolaborasi antara DPRD dan Pemda dalam pembahasan distribusi mitan ini sangat penting agar subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Ke depan, DPRD dan Kesra akan rutin melakukan inspeksi untuk memastikan distribusi dari agen ke pangkalan berjalan sesuai aturan dan harga subsidi tetap terjaga,” tutupnya.
