“Sebenarnya DD ini kalau digunakan sebaik mungkin sangat luar biasa, karena desa tidak perlu menggunakan sistem pengadaan yang ada di pemerintahan,”Ucapnya.
Dirinya juga tidak menampik apabila ada laporan korupsi yang nilainya dibawah Rp 1 milyar atau lebih, karena untuk kasus-kasus korupsi yang dikategorikan tidak beda korupsi, namun bukan kewenangan karena batasan, maka bisa dialihkan ke inspektorat atau lembaga hukum lain.
“Untuk ancaman bagi pelaku korupsi itu pastinya 5 tahun, biasanya undang-undang korupsi pasal 2 pasal 3, hanya saja berapa itu nanti menjadi keputusan dari pengadilan, karena ada minimum, dan itu keputusan hakim.”Paparnya.
Ia berharap dengan adanya proses desa anti korupsi, desa-desa di Jawa Tengah ini sudah atensi untuk komitmen bersama masyarakatnya untuk menjadikan desa anti korupsi, dan mereka punya moral
“Jadi kalau Desa ini sudah berkomitmen untuk mewujudkan desa anti korupsi, tapi jadi pelaku korupsi, maka itu menjadi tanggung jawab moral yang luar biasa,”Terangnya.
(Red/Z1)
