“Kita trauma, seperti pengisian Perangkat desa itu tidak dilaksanakan di Pati, jadi kalau bisa untuk seleksi PPPK ini dilaksanakan di Pati,”pintanya.
Saat ini, Lanjut Ali, Untuk Pembahasan APBD belum selesai, tapi pihak ketiga sudah ditentukan Pemkab dari UNS, dan tempat seleksi juga di Solo, harusnya APBD ini di bahas dulu sampai selesai, baru ditentukan pelaksanaan seleksi PPPK.
“Pembahasan APBD saja belum selesai, tapi pihak ke 3 sudah ditentukan, ini kan aneh, harusnya penetapannya di Pati, dan pihak ke 3 di tentukan dari Pati”ucapnya.
Ali berharap seleksi PPPK ini nantinya bisa transparan, apabila itu rekanan dari UNS dan seleksi PPPK ditempatkan di Solo adalah perintah dari Kementrian, itu tidak masalah, tapi seleksi PPPK sekarang mandiri, dan pemerintah daerah sendiri yang menetapkan.
“Untuk anggarannya kita tidak masalahkan, jika itu kurang akan kami tambah, tapi kami harap untuk pelaksanaan seleksi PPPK ini harus di Pati, mau pakai CAT maupun LJK, mekanismenya kita serahkan ke mereka,”terangnya.
Diketahui, sesuai amanat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahun 2023 ini untuk Kabupaten Pati akan menyelenggarakan seleksi PPPK, dan untuk formasi yang diutamakan adalah tenaga pendidikan dan kesehatan.
(Red)
