Dari jumlah itu, Kata Dia, Pastinya Pemkab Pati akan kekurangan pegawai, karena adanya para PNS yang pensiun.
Namun begitu, BKN tiap tahun selalu meminta kepada daerah untuk memetakan soal kebutuhan PNS, sebelum diadakan pengadaan secara nasional.
“Setiap tahun selalu kita usulkan, Tapi tergantung, misalnya, kebutuhan kita sekian, itu ranahnya PPK dalam hal ini pak Bupati,”ujarnya.
Ia mengaku, Pemerintah di tahun 2020 sampai 2030 ini, lebih memprioritaskan kebutuhan untuk pelayanan dasar (guru dan tenaga kesehatan), padahal untuk bagian pelaksana banyak terjadi kekosongan.
“Kita contohkan, untuk bagian pelaksana di Kecamatan banyak terjadi kekosongan, tapi sampai saat ini belum bisa terisi karena regulasinya tidak bisa, dan kemungkinan terjadi secara nasional,”cetusnya.
(Red)
